1.
Pentingnya ILMU
SOSIAL Dalam Program Pendidikan
Ilmu sosial (
Inggris:social
science) atau
ilmu pengetahuan sosial (
Inggris:social
studies) adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang
berhubungan dengan
manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan
seni dan
humaniora
karena menekankan penggunaan
metode ilmiah
dalam mempelajari manusia, termasuk metoda kuantitatif dan kualitatif.
Setiap orang sejak lahir, tidak terpisah dari manusia
lain, khususnya dari orangtua dan lebih khusus lagi dari ibu yang
melahirkannya. Sejak saat itu si bayi telahmelakukan hubungan
dengan orang lain, terutama dengan ibunya dan dengananggota keluarga lainnya.
Meskipun masih sepihak, artinya dari orang-orang lebihtua terhadap dirinya
hubungan sosial itu telah terjadi. Tanpa hubungan sosial danbantuan dari anggota keluarga lain, terutama
dari ibunya si bayi, si bayi tidak akanberdaya dan tidak mampu berkembang
menjadi manusia dewasa. Selanjutnya dalampertumbuhan dan perkembangan jasmani,
rohani sesuai dengan penambahan umurserta pengalaman terhadap kehidupan
masyarakat di sekitarnya makin berkembangdan meluas. Hal tersebut membutuhkan
atau terbina melalui pengetahuan sosial,hanya tentu saja berkenaan dengan
namanya, sangat tergantung pada pernah sekolahatau tidak. Sebutan sebagai
pengetahuan sosial atau resminya Ilmu Sosial baru diketahui secara formal
ketika kita bersekolah. Dengan demikianmaka Ilmu sosial dianggap sebagai ilmu
yang mempelajaritentang manusia serta untuk mempolakan sejauh mana manusia itu
berhubungandengan orang lain dalam suatu kelompok.Pada abad ke-20 ditandai dengan
terjadinya perkembangan pesat pada berbagaibidang kehidupan, seperti timbulnya
ledakan penduduk, ledakan ilmu pengetahuan,dan ledakan teknologi
Mata pelajaran ILMU SOSIAL diperlukan sebagai:
1. Pengalaman
hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan
masa depan yang
mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat.
2. Laju
perkembangan kehidupan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan
kebijakan
pendidikan yang seirama dengan laju itu.
3. Agar output
persekolahan benar-benar lebih cocok dan sesuai serta bermanfaat.
4. Setiap orang
akan dan harus terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Oleh
sebab itu perlu
disiapkan ilmu khusus, yaitu ILMU SOSIAL.
ILMU SOSIAL mau
tak mau harus berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
tersebut.
Demikianlah
sekedar gambaran yang melatarbelakangi eksistensinya pelajaran
ILMU SOSIAL di
negara kita. Keberhasilan pengajaran sangat tergantung kepada “ketepatan
pilihan dan
susunan dari konsep-konsep ILMU SOSIAL, pendekatan, orientasi program dan
pengajarannya
serta tingkat inovatifnya para guru ILMU SOSIAL itu sendiri. Sebab dalam dunia
ILMU SOSIAL,
guru pada akhirnya adalah sumber pembaharu yang paling aktual, yang tahu
persis akan
keadaan, kebutuhan, serta permasalahan siswa serta masyarakatnya.
Gurulah yang
diharapkan akan mampu menyesuaikan gejolak perkembangan baru ke
dalam program
dan cara pengajarannya.
Di dalam
kehidupan moderen dengan komunikasi yang serba lancar dan cepat,
hubungan
antarorang menjadi makin intensif, dan peristiwa-peristiwa makin
kompleks.
Para pendidik
sama-sama menyadari bahwa pengetahuan mengenai saling hubungan
antara orang
dengan orang, orang dengan benda-benda kebutuhan hidup, orang
dengan lembaga,
dan orang dengan lingkungan perlu lebih dikembangkan dan
dimiliki oleh
anak didik. Dengan bekal pengetahuan tersebut diharapkan bahwa
hubungan
antarorang, antarkelompok, antarlembaga dan antarbangsa, akan terjalin
lebih lancar,
kepincangan dan ketegangan sosial akan teratasi, sehingga dapat
tercapai
kehidupan masyarakat yang serasi.
ILMU SOSIAL
merupakan perwujudan dari satu pendekatan interdisipliner dari pelajaran
ilmu-ilmu
sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial antara
lain:
Sosiologi, Antropologi Budaya, Sejarah, Psikologi Sosial, Geografi, Ekonomi,
Politik, dan
Ekologi.
ILMU SOSIAL
berusaha mengintegrasikan materi dari berbagai ilmu sosial dengan
menampilkan
permasalahan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. ILMU SOSIAL merupakan
aspek penting
dari ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan diadaptasikan untuk digunakan
dalam
pengajaran di sekolah. ILMU SOSIAL bukan ilmu sosial, sungguhpun bidang
perhatiannya
sama yaitu hubungan timbal balik di kalangan manusia. ILMU SOSIAL hanya
terdapat pada
program pengajaran sekolah semata-mata.
Ilmu-ilmu
sosial dipolakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia
misalnya
melalui penelitian, penemuan, atau eksperimen. ILMU SOSIAL dipolakan untuk
tujuan-tujuan
pembelajaran dengan materi sesederhana mungkin, menarik, mudah
dimengerti, dan
mudah dipelajari.
Untuk dapat
melaksanakan program-program ILMU SOSIAL dengan baik, sudah sewajarnya
bila guru yang
mengajar ILMU SOSIAL mengetahui benar-benar akan tujuan pengajaran ILMU SOSIAL,
di
samping
pengorganisasian, bahan pelajaran, dan metode yang dipakai dalam
pelaksanaan proses belajar mengajar.
2. Hakikat Dan Tujuan Ilmu Sosial
1. Hakikat Ilmu Sosial
Ilmu
Sosial membicarakan hubungan timbale balik antara manusia dengan lingkungannya.
Hubungan ini dapat diwujudkan kenyataan sosial dan kenyataan sosial inilah yang
menjadi titik perhatiannya. Dengan Demikian Ilmu Sosial memberikan pengetahuan
umum dan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk
melengkapi gejala-gejala sosial agar daya tanggap, persepsi, dan penalaran kita
dalam menghadapi lingkungan sosial. Ilmu sosial bukanlah suatu bidanmg keahlian
ilmu-ilmu sosial tertentu, seperti politik, antropologi dan sebagainya, tetapi
menggunakan pengertian-pengertian berasal dari berbagai bidang ilmu sosial
seperti ilmu politik, sosiologi, sejarah dan sebagainya.
2.
Tujuan Ilmu Sosial
Ilmu Sosial Bertujuan membantu perkembangan
wawasan pemikiran dan kepribadian agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih
luas dalam bidang sosial. Tujuan
kurikuler ILMU SOSIAL yang harus dicapai
sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut:
• membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam
kehidupan masyarakat;
• membekali peserta didik dengan kemapuan mengidentifikasi, menganalisa dan
menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di
masyarakat;
• membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan
sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta
berbagai keahlian;
• membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan
keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian
kehidupannya yang tidak terpisahkan; dan
• membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan
pengetahuan dan keilmuan ILMU SOSIAL
sesuai dengan perkembagan kehidupan,
perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan teknologi.
Kelima tujuan di atas harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum ILMU SOSIAL di
berbagai lembaga pendidikan dengan keluasan, kedalaman dan bobot yang sesuai
dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.
3.Ruang LingkupILMU SOSIAL Sebagai program pendidikan
Secara mendasar, pembelajaran ILMU SOSIAL berkenaan dengan kehidupan manusia yang
melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. ILMU SOSIAL berkenaan dengan cara manusia memenuhi
kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya;
memamfaatkan sumber-daya yang ada dipermukaan bumi; mengatur kesejahteraan dan
pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan
masyarakat manusia. Singkatnya, ILMU SOSIAL
mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di
permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota
masyarakat.
Dengan pertimbangn bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas,
pengajaran ILMU SOSIAL pada jenjang
pendidikan harus dibatasi sesuai dengan
kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran ILMU
SOSIAL pada jenjang pendidikan dasar
berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran ILMU SOSIAL dibatasi
sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan
sejarah.Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di
lingkungan sekitar peserta didik MI/SD.
Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian diperluas. Begitu juga
pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan keluasan materi dan kajian semakin
dipertajam dengan berbagai pendekatan. Pendekatan interdisipliner atau
multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk
diterapkan karena ILMU SOSIAL pada
jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar
mahasiswa secara berkesinambungan.
Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa yang dipelajari ILMU SOSIAL adalah manusia sebagai anggota masyarakat
dalam konteks sosialnya, ruang lingkup kajian ILMU SOSIAL meliputi (a) substansi materi ilmu-Ilmu
Sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dan (b) gejala, masalah, dan
peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pengajaran ILMU
SOSIAL ini harus diajarkan secara
terpadu karena pengajaran ILMU SOSIAL
tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta
didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan
tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran ILMU SOSIAL harus menggali materi-materi yang bersumber
pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran ILMU SOSIAL yang melupakan
masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak
akan mencapai tujuannya.
Sama halnya tujuan dalam bidang-bidang yang lain, tujuan pembelajaran ILMU
SOSIAL bertumpu pada tujuan yang lebih
tinggi. Secara hirarki, tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional
dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan.
Selanjutnya pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam
tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran
pada setiap bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi ILMU SOSIAL .
Akhirnya tujuan kurikuler secara praktis operasional dijabarkan dalam tujuan
instruksional atau tujuan pembelajaran.
Sub bahasan ini dibatasi pada uraian tujuan kurikuler bidang studi ILMU SOSIAL
4.Konsep Dasar Geografi Dan Sejarah
B.
Konsep dasar geografi
Konsep Geografi
adalah unsur penting dalam geografi untuk memahami kejadian atau fenomena yang
terjadi dalam dunia geografi. Penjabaran fenomena ini selalu berkaitan dengan
penyebaran,relasi,fungsi,bentuk dan proses.
a.
Konsep Lokasi
Konsep lokasi adalah
konsep utama yang akan digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer. Konsep
lokasi dibagi atas:
- Lokasi
absolut, lokasi menurut letak lintang dan bujur bersifat tetap.
Contoh : Indonesia terletak di antara 6°LU-11°LS dan diantara
95°BT-141°BT.
- Lokasi
relatif, lokasi yang tergantung pengaruh daerah sekitarnya dan sifatnya
berubah. Contoh: Indonesia terletak antara Benua Asia dan Australia.
b.
Konsep Jarak
Dalam kehidupan
sosial ekonomi, jarak memiliki arti penting. Dalam geografi jarak dapat diukur
dengan dua cara, yaitu jarak geometrik dinyatakan dalam satuan panjang
kilometer dan jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu (jarak tempuh).
c.
Konsep Keterjangkauan
Sulit
atau mudahnya suatu lokasi untuk dapat dijangkau dipengaruhi oleh lokasi, jarak
dan kondisi tempat. Contoh: Surabaya–Jakarta bisa ditempuh dengan bus atau
pesawat.
d.
Konsep Pola
Pola
merupakan tatanan geometris yang beraturan. Contoh, penerapan konsep pola
adalah pola permukiman penduduk yang memanjang mengikuti jalan raya atau
sungai.
e.
Konsep Geomorfologi
Geomorfologi
adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Ilmu geografi tidak
terlepas dari bentuk-bentuk permukaan bumi, seperti pegunungan, perbukitan,
lembah dan dataran. Hal inilah yang menyebabkan permukaan bumi merupakan objek
studi geografi.
f.
Konsep Aglomerasi
Aglomerasi
merupakan kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan
aktivitas manusia. Misalnya pengelompokan kawasan industri, pusat perdagangan
dan daerah pemukiman.
g.
Konsep Nilai Kegunaan
Manfaat
yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup, tidak akan
sama pada semua orang. Nilai kegunaan pun bersifat relatif. Misalnya pantai
mempunyai nilai kegunaan yang tinggi sebagai tempat rekreasi bagi warga kota
yang selalu hidup dalam keramaian, kebisingan dan kesibukan.
h.
Konsep Interaksi Interdependensi
Interaksi
merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala
dengan gejala lainnya. Contohnya adalah perbedaan kondisi antara daerah
pedesaan dan perkotaan yang kemudian dapat menimbulkan suatu kegiatan interaksi
seperti halnya penyaluran kebutuhan pangan, arus urbanisasi maupun alih
teknologi.
i.
Konsep Diferensiasi Area
Fenomena
yang berbeda antara tempat yang satu dengan yang lain. Contoh: Areal pedesaan
khas dan corak persawahan.
j.
Konsep Keterkaitan Keruangan
Keterkaitan
antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya merupakan suatu keterkaitan
keruangan. Misalnya hubungan antara kemiringan lereng di suatu wilayah dengan
ketebalan lapisan tanah serta hubungan antara daerah kapur dengan kesulitan
air.
C. Konsep-konsep dasar sejarah
a. Konsep Perubahan dan Kesinambungan
Ilmu
sejarah mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Masa
lampau memiliki pengertian yang sangat luas, bisa berarti satu abad yang lalu,
puluhan tahun yang lalu, sebulan yang lalu, sehari yang lalu atau sedetik yang
lalu, bahkan waktu sekarang ketika sedang membaca tulisan ini akan menjadi masa
lampau. Kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya
manusia sampai sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan atau
berkesinambungan (continuity). Roeslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu
sejarah ibarat penglihatan terhadap tiga dimensi, yaitu pertama,
penglihatan ke masa silam, kedua ke masa sekarang dan ketiga ke masa depan (to
study history is to study the past to built the future).
Dengan
demikian, mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah akan selalu terkait dengan
“waktu’ (time) yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa-masa
berikutnya serta melahirkan peristiwa-peristiwa yang baru yang saling terkait
sehingga perjalanan sejarah tidak pernah berhenti (stagnan). Ilmu sejarah juga
mengenal adanya konsep ”perubahan” (change) kehidupan sejak adanya
manusia sampai sekarang yang berlangsung secara lambat (evolusi) ataupun
berlangsung dengan cepat (revolusi).
b. Konsep kronologi dan Periodisasi
Kronologi, berarti sesuai dengan urutan waktu Peristiwa
sejarah akan selalu berlangsung dengan urutan waktu sehingga
peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan
waktunya, atau bahkan berbalik urutan waktunya (anakronis). Oleh karena itu,
dalam mempelajari sejarah agar kita mendapat pemahaman yangbaik harus
memperhatikan urutan-urutan kejadiannya (kronologis).
Selain
kronologi dalam sejarah dikenal juga istilah kronik, yaitu merupakan
kisah atau catatan sejarah yang diceritakan pada berdasarkan urutan waktu.
Contoh : kronik China catatan perjalanan Fa-Hien dan perjalanan I-tsing.
Periodisasi
adalah pembagian atau pembabakan peristiwa-peristiwa masa lampau yangs sangat
panjang menjadi beberapa zaman.
5. Konsep Dasar Sosiologi,
Antropologi, Dan Psikologi Sosial
a. Konsep Dasar Sosiologi
Menurut Frank H. Hankins, mengemukakan sosiologi yaitu studi ilmiah tentang
fenomena yang timbul dari hubungan untuk umat manusia.
Konsep-Konsep Dasar Sosiologi Ada
beberapa konsep yangdiuraikan dalam sosiologi yaitu masyarakat, individu,
hubungan dan fakta sosial. Untuk itu, akan dijelaskan konsep-konsep tersebut
satu persatu.
1.
Masyarakat
Menurut Peter L. Berger, defenisi masyarakat
adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Oleh
karena itu, Berger mendefenisikan juga masyarakat sebagai “yang menunjukkan
pada suatu sistem interaksi, atau tindakan yang terjadi paling kurang antara
dua orang yang saling mempengaruhi perilakunya”
2.
Individu
Individu menunjuk pada subjek yang melakukan
sesuatu, memiliki pikiran, kehendak, memiliki kebebasan, memberim arti pada
sesuatu, mampu menilai tindakan dna hasil tindakannya. Intinya, individu
merupakan subjek yang bertindak (actor).
3.
Hubungan
Individu dan Masyarakat
Pengertian hubungan disini berarti
bahwa kedua kenyataan, yaitu subjektif dan objektif saling menentukan, yang
satu tidakm ada tanpa yang lain.
4.
Fakta Sosial
Fakta sosial bias juga disebut fenomena sosial
atau realitas sosial yang merupakan suatu kekuatan yang menekan individu dari
luar, memaksanya untuk berbuat sesuai dengan fakta sosial.
B. Konsep Dasar
Antropologi
Anthropologi
berasal dari kata Yunani άνθρωπος (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau
"orang", dan logos yang berarti "wacana" (dalam
pengertian "bernalar", "berakal"). Anthropologi mempelajari
manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.
Anthropologi
memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap
dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan
anthropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada
perbandingan/perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak
diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode anthropologi sekarang
seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan
masyarakat tunggal.
Secara harfiyah antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia
dan kebudayaannya.
Konsep dasar antropologi dan Menurut Koentjaraningrat
(1990:11) mengemukakan antropologi berarti ilmu tentang manusia. Antropologi adalah ilmu
sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat
suatu etnis tertentu.
Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat
ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di
Eropa.
Antropologi lebih
memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti
kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada
sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.
Konsep-konsep dasar meliputi kebudayaan, tradisi, pengetahuan, ilmu,
teknologi, norma, lembaga,seni, bahasa, dan lambang. Dan Mencakup 5 pokok kajian yaitu :
1) Sejarah terjadi dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis.
2) Sejarah terjadinya aneka warna manusia berdasarkan cirri-ciri tubuh.
3) Persebaran dan terjadinya keseragaman bahasa yang diucapkan manusia.
4) Perkembangan persebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia
5) Masalah keragaman budaya suku-suku bangsa seluruh dunia dewasa itu.
C.
Konsep Dasar Psikologi Sosial
Menurut Crutfield dan Balachey
(1982:5) mengemukakan psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang
perristuwa perilaku antar personal.
Psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang
baru dan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam
hubungannya dengan situasi-situasi sosial. Dari berbagai pendapat tokoh-tokoh
tentang pengertian psikologi
sosial dapat disimpulkan bahwa psikologi
sosial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku
individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial.
Sedangkan latar belakang timbulnya psikologi sosial, banyak beberapa tokoh
berpendapat, semisal, Gabriel Tarde mengatakan, pokok-pokok teori psikologi
sosial berpangkal pada proses imitasi sebagai dasar dari pada interaksi sosial
antar manusia. Bedah lagi dengan Gustave Le Bon, bahwa pada manusia terdapat
dua macam jiwa yaitu jiwa individu dan jiwa massa yang masing-masing berlaianan
sifatnya.
Konsep-konsep dasar dapat diikuti berikut ini emosi terhadap objek sosial,
perhatian,minat, kemauan, motivasi, kecerdasan dalam menanggapi persoalan
sosial, penghayata, kesadaran, hargadiri, sikap mental, kepribadian.
6. Konsep Dasar Ekonomi, Koperasi, Politik Dan Pemerintahan
A. Konsep Dasar Ekonomi
Pengertian Ekonomi dan Ilmu Ekonomi
Ekonomi merupakan
salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan
dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Istilah
“ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος
(oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau
“peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan
rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan
ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data
dalam bekerja.
Ilmu
ekonomi adalah
ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran.
Ilmu ekonomi timbul karena masalah pemilihan (problem of choice), dimana
kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan terjadi kelangkaan sumber daya.
Pembagian Ilmu Ekonomi
Berdasarkan kajian-kajianya, ilmu
ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :
- Ilmu Ekonomi Teori, yaitu ilmu ekonomi yang kajianya
tentang penyelidikan masalah-masalah ekonomi, menganalisa dan membuat
suatu kesimpulan ekonomi.
- Ilmu Ekonomi Terapan, yaitu ilmu ekonomi yang kajianya
tentang penerapan/mempraktekan segala sesuatu yang telah disimpulkan oleh
ilmu ekonomi teori.
- Ilmu Ekonomi Gambaran, yaitu ilmu ekonomi yang kajianya
tentang pemberian/penyampaian data-data ekonomi yang akurat.
Pada dasarnya ada 3 persoalan dasar
eknomi yaitu :
- Barang apa yang di produksi dan berapa banyak (What) ?
- Bagaimana cara memproduksi (How) ?
- Untuk siapa barang-barang tersebut (For whom) ?
Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
perorangan atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. Sebagaimana
telah diketahui bahwa di dalam undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian telah diatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan
menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota
koperasi, dan sebagai pelaksanaan undang – undang nomor 25 tahun 1992 tersebut
maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Fungsi Dan Peran Koperasi
Koperasi berfungsi untuk membangun
dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
Koperasi berperan:
a. Secara aktif dalam upaya
mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
b. Memperkokoh perekonomian rakyat
sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional, dan koperasi sebagai
sokogurunya.
c. Berusaha untuk mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Tujuan Dan Usaha Koperasi
Koperasi bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
D. Konsep Dasar Politik
Ilmu politik memiliki beberapa
konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam politik.
Pada paper ini akan dibahas tentang konsep-konsep tersebut, sumber kekuasaan,
serta perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan, dengan beberapa sumber seperti
buku dan internet. Berikut pembahasannya secara ringkas.
1. Power (Kekuasaan)
Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering
juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan
untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang
kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft und Gesselshaft menyatakan,
kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan
kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan
banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan,”
Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan
tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak pertama.”
Kekuasaan merupakan konsep politik yang paling
banyak dibahas, bahkan kekuasaan dianggap identik dengan politik. Harold D.
Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “
Ilmu politik
mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”
2. Authority (Kewenangan)
Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan
sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan
kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi
efektevitas organisasi.
Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak
yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.
Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya an analysis of social power , bahwa
kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yang memiliki
kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap
peraturannya.
3. Influence (Pengaruh)
Norman
Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adala suatu tipe kekuasaan, yang
jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan
terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan
merupakan motivasi pendorongnya. Dengan demikian, dapat dikatakan
pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan.
Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang
menentukan tindakan pelakunya, dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi
pelaku masih ada faktor lain yang menentukannya bertindak. Walaupun pengaruh
sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih unggul karena terkadang
ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering
berhasil.
4. Persuasion (Ajakan)
Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain
agar mengubah sikap dengan argumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan
tujuan orang yang mengajak. Dalam politik, persuasi diperlukan untuk memperoleh
dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikut serta dalam suatu komunitas dan
mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidak memaksa dan tidak
mengharuskan ikut serta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukan sesuatu.
Gagasan ini dinyatakan dalam argumen untuk memengaruhi orang atau kelompok
lain.
5. Coercion (Paksaan)
Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang
atau kelompok untuk mematuhi suatu keputusan. Peragaan kekuasaan atau ancaman
berupa paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar
bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemilik
kekuasaan.
Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada
konsensus nasional yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Paksaan
tidak selalu memengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian, di negara
demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin
dan hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak.
Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang
adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak ini memaksa wajib pajak untuk
menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akan dikenai sanksi.
6. Acquiescence (Perjanjian)
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak
membuat janji kepada pihak lain untuk melaksanakan satu hal. Oleh karena itu,
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian.
Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan. Acquiescence diartikan
sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.
Secara
etimologi, defenisi pemerintah berasal dari
perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah.
Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan
yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan
memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang
memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah);
pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.
(Pamudji, 1983 : 3)
Taliziduhu (2000:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan
sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja
memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa
publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.
Dari uraian di atas diperoleh pokok pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan sebagai
berikut :
1.
Ilmu
Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi,
administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi
publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek
organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga
yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Ilmu Pemerintahan adalah ilmu
yang mempelajari struktur, prosedur dan rangkaian kegiatan badan-badan
publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
3.
Kajian
mengenaio hubungan pemerintahan mencakup pembahasan mengenai hubungan antara
pemerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah. Bentuk hubungan antara
pemerintah dengan yang diperintah secara konkret dapat dilihat dalam proses
pembuatan kebijakan.
A.Nation (Bangsa)
Nation sering diartikan sebagai bangsa. Bangsa (nation) dapat didefinisikan
sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa,
dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri.
Dalam buku Kewarganegaraan karangan Suprapto, dikemukakan berbagai definisi
negara menurut para ahli. Menurut Ernest Renant, bangsa adalah sekelompok
manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah
satu. Menurut Renant lebih lanjut, “pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa
atau kesamaan suku bangsa, akan tetapi, tercapainya hasil gemilang di masa
lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan. Bangsa dapat terdiri
dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, tapi sebenarnya merupakan kesatuan
jiwa. Apabila semua manusia yang hidup di dalamnya mempunyai kehendak untuk
bersatu maka sudah merupakan suatu bangsa
Menurut Otto Bauer, bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang
timbul karena persaman nasib. Bangsa adalah kesatuan karakter, kesamaan watak yang
lahir dari kesamaan derita dan keberuntungan yang sama.
Hans Kohn mengartikan bangsa sebagai buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan
karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Sedangkan menurut
Jalobsen dan Lipman, bangsa adalah kesatuan budaya dan kesatuan politik.
Dari berbagai definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bangsa
terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
- Ada sekelompok manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu.
- Berada dalam suatu wilayah tertentu.
- Ada kehendak untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya
sendiri.
- Secara psikologis, merasa senasib, sepenanggungan, setujuan dan secita-cita.
- Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga
dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.
B. State
(Negara)
Dalam buku Filsafat Pemerintahan , para ahli memberikan definisi mereka tentang
negara, Negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah dengan yang di dalamnya
terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat atau warga negara harus
taat pada peraturan perundang-undangan dari kekuasaan yang sah.
Unsur-unsur pembentuk.negara terdiri
atas :
1. Wilayah
Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang
terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang
jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat
akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan
melaksanakan fungsinya.
2. Rakyat
Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan
dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu
ngara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai
sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.
3. Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelengara negara seperti lembaga
yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berdaulat.
4. Pengakuan dari Negara Lain
Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain
baik secara de facto (nyata) maupun secara de jure. Sekelompok orang bisa saja
mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem
pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di
atas negara yang sudah ada.
State-Nation (Negara bangsa)
Sebuah negara bangsa adalah negara dengan bangsa yang pada prinsipnya adalah
tipe masyarakat yang sama, terorganisir oleh latar belakang suku atau budaya
yang sama di suatu wilayah. Di sebuah negara bangsa, biasanya setiap orang akan
berbicara dengan bahasa yang sama, menganut agama atau aliran agama yang sama,
dan memiliki nilai budaya nasional.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah suatu negara bangsa
karena memiliki hampir semua ciri-ciri diatas. Contoh lainnya adalah Jepang,
karena nasionalisme dan bahasa yang seragam.
D. Government
(Pemerintah)
Government bisa diartikan sebagai pemerintah, yaitu organisasi yang memiliki
kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang. Pemerintah
disini misalnya raja, presiden, walikota, bupati, dan sebagainya.
E. Governance (Pemerintahan)
Pemerintah (government) adalah salah satu aktor dalam pemerintahan. Aktor lain
yang terlibat dalam pemerintahan bermacam-macam, tergantung pada tingkat
pemerintahan yang didiskusikan. Contohnya di daerah pedesaan, aktor lainnya
mungkin termasuk tuan tanah, asosiasi petani dan peternak, industri, lembaga
penelitian, dan lainnya. Di daerah perkotaan, tentunya lebih kompleks.
Pemerintah mempunyai peran untuk menghubungkan antar aktor yang terlibat atau
mempengaruhi pemerintahan. Di tingkat nasional, para pelobi, donatur
internasional, perusahaan multinasional, media massa, dan sebagainya mempunyai
peran penting dalam proses pengambilan keputusan atau mempengaruhi proses
pengambilan keputusan. Di beberapa negara, sebuah sindikat kriminal juga
berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, hal ini kebanyakan terjadi di
bagian perkotaan dan tingkat nasional. Semua aktor selain pemerintah dan
militer termasuk bagian masyarakat sipil.
Bentuk-bentuk pemerintahan
Aristrokrasi
Kata aristokrasi berasal dari kata “aristoi” artinya cerdik pandai, golongan
ningrat (yang pada zaman dahulu jumlahnya sedikit), dan “archein” atau “cratia”
artinya memerintah. Jadi aristokrasi adalah suatu pemerintahan yang dipimpin
dan dipegang oleh sejumlah kecil para cerdik pandai yang memerintah berdasarkan
keadilan.
Otokrasi
Otokrasi berasal dari kata “auto” yang artinya satu atau sendiri, dan “archein”
atau “cratia” artinya memerintah. Jadi autokrasi berarti pemerintahan yang
berada di tangan satu orang.
Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari kata “demos” artinya rakyat, dan “archein” atau
“cratia” artinya memerintah. Jadi demokrasi adalah suatu pemerintahan yang
dipegang oleh rakyat.
Monarki
Istilah monarki berasal dari kata “mono” artinya satu, dan “archein” atau
“cratia” artinya memerintah. Jadi monarki adalah pemerintahan yang dijalankan
oleh satu orang, yang berkuasa, berbakat, dan mempunyai sifat-sifat yang lebih
unggul daripada warga Negara yang lain, sehingga mendapatkan kepercayaan untuk
memerintah dan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan rakyat biasanya
merupakan kerajaan.
Oligarki
Istilah oligarki berasal dari kata “oligos” artinya sedikit, kecil, dan
“archein” atau “cratia” artinya memerintah. Jadi oligarki adalah pemerintahan
yang dipegang oleh segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan
golongannya itu sendiri.
Teokrasi
Istilah teokrasi berasal dari kata “teo” artinya tuhan, dan “archein” atau
“cratia” artinya memerintah. Jadi teokrasi adalah pemeritahan yang tidak secara
langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan
dengan kepentingan-kepentingan material, melainkan pemerintahan yang ditinjau
dari segi ketuhanan, dari segi agama.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, negara adalah suatu wilayah yang di
dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Bangsa di negara
tersebut merupakan rakyat atau warga negara harus taat pada peraturan
perundang-undangan dari kekuasaan yang sah, dalam hal ini pemerintah.
Pemerintah merupakan pihak yang berwenang untuk membuat dan menerapkan hukum di
suatu wilayah, dan merupakan salah satu dari aktor yang berperan dalam
pemerintahan. Pemerintahan sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti
aristokrasi, otokrasi, demokrasi, monarki, oligarki, dan teokrasi.